Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. (dicabut)
3. Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Tujuan JDIHN :

1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dan terintegrasi dan informasi hukum dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diaskes dengan mudah.
3. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota.